Berita

Pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang dikonsep dengan metode omnibus law saat ini disebut-sebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 di DPR, hal ini tentu menjadi menjadi polemik di masyarakat, khususnya bagi organisasi profesi kesehatan. Hal ini dikarenakan omnibus law RUU Kesehatan tersebut akan menggabungkan sejumlah undang-undang yang mengatur tentang dunia kesehatan di […]

Selama kurun waktu 30 tahun prevalensi perokok di Indonesia dikatakan stagnan, padahal banyak negara yang telah turun prevalensi perokoknya. Pajak tembakau atau biasa disebut CHT (Cukai Hasil Tembakau) sebagai variabel fiskal yang diharapkan akan mengendalikan harga transaksi pasar dan menurunkan konsumsi rokok masyarakat, seolah tidak berdaya. Menyoroti permasalahan tersebut, Center of Human and Economic Development

Call For Article “Analisis Kritis Atas Kebijakan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia” Kesempatan Untuk Menulis Artikel dan Di Bukukan! Kami Mengundang Dosen ITB Ahmad Dahlan dan Mahasiswa ITB  Ahmad Dahlan yang tertarik dengan Pengendalian Tembakau di Indonesia untuk bergabung. Sepuluh artikel terbaik akan dibukukan  dan mendapatkan total penghargaan karya sebesar 10 Juta Rupiah! Kami tunggu

Hari Gizi Nasional 2021_Social Media Toolkit

Pemerintah memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III. Walaupun pemerintah memberikan subsidi secara bertahap pada kelas III, kenaikan iuran BPJS