Jakarta, 5 Agustus 2024 – Dalam upaya memperkuat pengendalian tembakau di Indonesia, CHED bersama Vital Strategies, TCSC IAKMI, dan PEBS UI mengadakan pertemuan diskusi terbatas dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat & Gizi BAPPENAS, termasuk Direktur Kesehatan Masyarakat & Gizi, Diah Lenggogeni, serta tim.
Diskusi ini membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan yang baru, termasuk Strategi pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan Masalah penjualan rokok batangan (ketengan) yang masih marak dan berdampak pada peningkatan jumlah perokok anak.
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025, dengan fokus khusus pada perlindungan anak dari bahaya rokok dan advokasi bagi perokok dewasa agar berhenti merokok. Para peserta juga menekankan pentingnya pengembangan alat pengukuran dampak kebijakan pengendalian tembakau untuk memastikan efektivitas regulasi yang diterapkan.
Beberapa isu spesifik lainnya yang turut dibahas mencakup Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) di kemasan rokok, pengawasan pita cukai, serta regulasi kemasan rokok yang lebih ketat guna mengurangi daya tarik produk tembakau, terutama bagi anak-anak dan remaja.
Kepala Pusat Studi CHED ITB-AD Jakarta, Roosita Meilani Dewi, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor sangat krusial dalam keberhasilan pengendalian tembakau. “Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang telah disahkan benar-benar diimplementasikan secara efektif. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian tembakau,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Roosita menekankan bahwa pengawasan terhadap iklan dan promosi rokok harus lebih diperketat. “Perusahaan rokok masih memiliki banyak celah dalam memasarkan produk mereka, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Kebijakan harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang lebih ketat agar tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat melalui pengendalian tembakau yang lebih ketat dan efektif.