Jakarta, 13 Januari 2025 – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), Amich Alhumami, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kebijakan pengendalian tembakau dalam perencanaan pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama CHED dan Jaringan lembaga pengendalian tembakau yang membahas upaya penguatan Kawasan Tanpa Rokok dan kampanye publik dalam rangka menekan konsumsi rokok di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Roosita MD selaku ketua MTCN (Muhammadiyah Tobacco Control Network) menyoroti perlunya dukungan Bappenas dalam menghitung kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Pertanian belum memiliki regulasi yang mengatur konversi lahan pertanian tembakau ke sektor pertanian lain yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, Rohani Budi dari Lembaga Penelitian Parlemen mengungkapkan adanya intervensi industri tembakau dalam upaya pengendalian tembakau di parlemen, yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan terkait. Hal ini memperkuat urgensi dukungan lintas sektor dalam mempercepat pengendalian tembakau di Indonesia.
Tara Singh Bam dari Vital Strategies menekankan bahwa indikator pengendalian tembakau harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Indikator yang dimaksud mencakup prevalensi perokok anak serta penerapan kawasan tanpa rokok yang lebih ketat.
Dalam kesempatan tersebut, buku Economic Dracula karya Mukhaer Pakkanna, yang juga merupakan Penasihat CHED, diberikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas sebagai referensi dalam memahami dampak ekonomi dari industri tembakau.
Roosita Meilani Dewi, selaku Kepala Studi CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau. “Pengendalian tembakau bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perhitungan kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok, kita dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembuat kebijakan mengenai urgensi penguatan regulasi terkait,” ujarnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari BAPPENAS, Vital Strategies, dan Muhammadiyah Tobacco Control Network, yang berkomitmen untuk terus mendorong implementasi kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.